Alasan Arema Cronus Tolak Pembahasan Pemutihan Sanksi di Kongres PSSI

Nexify - - Arema Cronus membeber alasan mereka masuk dalam kelompok yang menolak pemulihan status tujuh klub, termasuk Persebaya Surabaya, dibahas dalam Kongres PSSI 2016. Mereka ingin agar kongres fokus pada pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Komite Eksekutif PSSI, yang dinilai merupakan prioritas utama pada gelaran ini.

"Bukan berarti kami mengesampingkan kawan-kawan dari tujuh klub ini," ujar General Manager Arema Cronus, Ruddy Widodo.

Ruddy menyebut, tak hanya agenda terkait tujuh klub ini saja yang ditolak oleh voter. Hampir semua agenda yang tak ada hubungannya dengan pemilihan pimpinan anyar PSSI ditolak.

"Termasuk juga agenda audit terhadap keuangan PSSI. Selain itu, mana cukup dengan waktu yang ada kita mencermati isi laporan keuangan tersebut," Ruddy menambahkan.

Menurut Ruddy, pengampunan pada tujuh klub ini tak bisa dilakukan secara serta-merta dan pukul rata. Pasalnya, tiap-tiap klub memiliki masalah sendiri-sendiri yang beda dengan klub lain.

"Kami tidak mau kepengurusan baru ini ada bom waktu," tuturnya.

Sebelumnya, Persebaya Surabaya dan klub-klub berstatus terhukum lainnya harus gigit jari pada kongres kali ini. Asa mereka untuk bisa mendapatkan status normal seperti klub-klub lain harus kandas.

Pada voting yang dihelat, sebagian besar voter tak setuju pemulihan status klub-klub tersebut dilakukan pada kongres ini. Hanya 14 suara yang setuju dan tujuh suara lain memilih abstain.

Ruddy menyebut selain pada klub-klub tersebut, mereka juga mengambil sikap sama terhadap pemulihan nama baik Djohar Arifin, Sihar Sitorus, Bob Hippy, dan sejumlah orang lain yang dihukum rezim La Nyalla Mattalitti. Menurut pria asal Madiun tersebut, orang-orang ini memiliki case yang berbeda. Jadi, ia menambahkan, tidak bisa dipukul rata dengan serta-merta mengampuni semuanya.

"Ini tidak bisa satu-dua jam untuk membahasnya," papar Ruddy.

Lebih lanjut, Ruddy menyebut, meski tak dibahas pada kongres ini, klub-klub dan person-person tersebut tak perlu risau. Pasalnya, kasus mereka bakal segera dipelajari dan diputuskan pada kongres mendatang.

"Antara akhir Desember 2016 atau awal Januari 2017 pasti akan ada kongres," tandasnya.