Gugatan Hukum Untuk Ketum PSSI Sudah Bulat

Nexify - Ketua Umum (Ketum) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Djohar Arifin, terus mendapatkan perlawanan dari 14 caretaker Pengurus Provinsi (Pengprov) PSSI. Dibantu dua kuasa hukum kondang, Elza Syarief dan Rufinus Hotmaulana, mereka menggugat Djohar dengan pelanggaran hukum pidana dan perdata.

Salah satu perwakilan 14 caretaker Pengprov PSSI tersebut, Hasan, kembali mengungkapkan kekecewaannya terhadap Djohar. Sekretaris Pengprov Kalimantan Timur tersebut menceritakan, pemicunya akibat Djohar yang mengambil keputusan untuk mencabut Surat Keterangan (SK) pembentukan caretaker Pengprov PSSI.

Pengprov-Pengprov PSSI tersebut dibentuk dan dilantik langsung Djohar untuk mempertahankan posisinya. Pembentukan caretaker Pengprov PSSI, bertujuan untuk membendung gempuran Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) yang berupaya merebut posisi Djohar.

Malangnya lagi, ketika PSSI menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) pada 17 Maret, para caretaker tersebut dicoret dari daftar peserta dan memasukkan voters sesuai SK No.SKEP/32/JAH/III/2013.

"Kami meminta Djohar bertanggungjawab. Apa yang sudah Djohar mulai, harus diakhiri. Djohar meninggalkan kami yang sudah ikut berjuang," kata Hasan.

"Djohar yang untung, namun kami yang buntung. Padahal, kami berjuang untuk sepak bola Indonesia yang lebih baik. Hingga kini, kami merasa sah sebagai Pengprov PSSI karena mendapatkan legalisasi dari Djohar," lanjutnya.

Kini, Hasan dan kawan-kawan bertekad untuk terus memperjuangkan keadilan. Tidak hanya itu saja, melainkan untuk mereformasi sepakbola Indonesia. Bahkan, perlawanan yang diberikan kepada Djohar akan ikut dilaporkan ke FIFA.

Ditambahkannya, upaya yang kini dilakukan hanya bisa diselesaikan melalui jalur hukum. Sebab, pihaknya tidak membuka peluang untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

"Kami akan terus beraksi hingga Djohar mengakui kesalahannya. Apalagi, tim kuasa hukum kami terus mengumpulkan bukti-bukti kesalahan Djohar. PSSI harus dikembalikan ke jalan yang benar dan harus sesuai aturan," tutupnya. (esa/mac)