Harry Ruswanto: KLB PSSI Versi Menpora Pemaksaan Kehendak

Nexify - Tim Transisi terus menggulirkan wacana untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI pada akhir tahun atau awal tahun depan. Bahkan, mereka mengklaim ini akan menjadi solusi sepak bola Indonesia dan yakin tidak ada dualisme.

Pengamat sepak bola nasional, Sulaiman Harry Ruswanto, menilai bahwa menggelar KLB itu sebuah kudeta serta tindakan yang tidak masuk akal dalam mengatasi permasalahan sepak bola nasional saat ini.

"Pemerintah jangan memaksakan kehendak dengan menggelar KLB. Apalagi PSSI baru saja melaksanakan KLB tanggal 18 April 2015 yang lalu dan akhirnya terpilih La Nyalla Matalitti sebagai Presiden PSSI periode 2015-2019. Pelaksanaan KLB selanjutnya adalah di tahun 2019," katanya.

Ditambahkannya, pelaksanaan KLB bisa dilakukan sebelum waktunya jika pengurus atau Presiden PSSI melanggar statuta. Selain itu, KLB itu sendiri diusulkan oleh 2/3 anggota. Kemudian, diusulkan melalui Exco dan melalui tahapan yang sudah ditentukan oleh statuta.

"Pemerintah melalui Menpora saat ini sudah diluar batas kewajaran dan dengan menggunakan kekuasaannya menghancur leburkan sepak bola Indonesia. Sanksi FIFA kepada sepak bola Indonesia adalah akibat dari intervensi Pemerintah. Sekarang tambah membuat pernyataan akan melaksanakan KLB PSSI. Itu tindakan yang sadis dan kudeta terhadap organisasi sepak bola Indonesia," lanjutnya.

"Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Menpora cabut dulu surat pembekuan terhadap PSSI dan bubarkan Tim Transisi. Lalu sama-sama benahi sepak bola ini yang sudah berjalan sesuai jalurnya," paparnya.

Lebih jauh dikatakannya, saat ini sepak bola sudah mati suri, sudah banyak memakan korban terutama dari pelaku sepak bola.

"Sikap pemerintah justru memelihara kehancuran sepak bola Indonesia. Apa yang dilakukan justru menambah hancurnya sepak bola Indonesia. KLB yang diinsiatif pemerintah bukan solusi, tapi akan menambah terpuruknya sepak bola Indonesia," tuturnya. [initial]
 (esa/asa)