Istana Luruskan Kabar Terkait Pencabutan Sanksi Pembekuan PSSI

- Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, meluruskan simpang siurnya kabar yang beredar terkait hasil pertemuannya dengan Wakil Presiden. Jusuf Kalla, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dan Ketua Tim Ad-Hoc Agum Gumelar. Jokowi - sapaan karib Joko Widodo- menegaskan memerintahkan Menpora untuk mengkaji kemungkinan pencabutan pembekuan PSSI, bukan memastikan pencabutan pembekuan PSSI.

"Presiden Joko Widodo perintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi untuk melakukan pengkajian pencabutan pembekuan PSSI," tulis anggota Tim Komunikasi Kepresidenan, Sukardi Rinakit, dalam rilisnya yang diterima Nexify, Rabu (24/02).

"Hal ini disampaikan Presiden dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menpora Imam Nahrawi, serta Ketua Komite Ad Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar di Istana Merdeka, Rabu sore, 24 Februari 2016," sambungnya dalam rilis yang sama.

Sebelumnya beredar kabar bahwa dalam pertemuan tersebut, Jokowi telah sepakat untuk mencabut sanksi tak diakuinya kegiatan PSSI, seperti tercantum dalam  Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0137 Tahun 2015. Kabar ini santer beredar melalui jejaring sosial maupun pesan-pesan via Blackberry Messenger maupun WhatsApp.

Sementara itu, sebelum Istana mengeluarkan pernyataan resminya, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah terlebih dahulu mengeluarkan pernyataan melalui Kepala Komunikasi Publik Kemenpora, Gatot Sulistiantoro Dewa Broto. Dalam rilisnya, Kemenpora menegaskan siap mengkaji opsi mencabut sanksi ke PSSI dalam satu-dua hari ke depan.

"Setelah tidak terlalu lama saling berdiskusi (jam 17.00 - 17.40), Presiden memberi arahan pada Menpora untuk dalam satu dua hari ini mengkaji bagi kemungkinan rencana pencabutan pembekuan terhadap PSSI," papar Gatot S Dewa Broto, dalam rilis tersebut.

"Menpora langsung menyanggupi arahan Presiden untuk langsung mengkaji rencana pencabutan pembekuan ini dan sesegera mungkin akan melaporkan pada Presiden," imbuh pria yang juga merupakan Deputi V Kemenpora ini.

Gatot menambahkan, dalam kajian yang akan dilakukan Menpora tetap akan  mengedepankan esensi reformasi atau pembenahan tata kelola sepakbola nasional. Menurut Gatot, seandainya pilihan pencabutan pembekuan tersebut diambil, pemerintah tetap akan menyertakan sejumlah persyaratan.

"Salah satunya, persyaratan KLB yang tadi juga sudah disepakati oleh Agum Gumelar. Agum minta 1 tahun, tetapi Menpora dalam rencana kajiannnya akan minta 6 bulan (lebih cepat)," tuturnya.

Lebih lanjut, Gatot membeber bahwa melunaknya sikap pemerintah -yang akhirnya bersedia mengkaji pencabutan sanksi pada PSSI- bukan merupakan sebuah 'kekalahan'. Menurutnya, ini merupakan hal yang dilakukan bagi kepentingan sepakbola yang lebih baik.

"Khususnya jelang Sea Games 2017 dan Asian Games 2018," tandasnya. [initial]

 (den/asa)

Ditanya soal Passportgate Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia di Belanda, Menkum Singgung RUU Kewarganegaraan: Mudah-mudahan Selesai Tahun Ini

Reformasi Kemenpora: Erick Thohir Pangkas 191 Regulasi