Kehadiran Exco PSSI Tersanksi Disambut Pintu Tertutup

Nexify - Ribut-ribut seputar kedatangan enam Komite Eksekutif (Exco) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang mendapatkan sanksi dari Komisi Disiplin (Komdis), masing-masing Farid Rahman, Bob Hippy, Sihar Sitorus, Mawardi Nurdin, Widodo Santoso dan Tuty Dau ke kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5) ditanggapi serius PSSI.

Meski tidak mendapatkan penjagaan ketat, namun pintu utama kantor PSSI ditutup dari dalam. Bagian keamanan PSSI, Jepri Priyo Sumedi menerangkan, mendapatkan perintah dari pengurus PSSI untuk menutup pintu utama tersebut.

"Saya hanya menjalankan tugas. Sedangkan yang memberikan perintah, tidak bisa saya sebutkan identitasnya," tutur Jepri.

Dalam kesempatan tersebut, Sihar ternyata tidak hadir dengan lima rekan lainnya. Melainkan, hanya ditemani Bob Hippy. Sihar menerangkan, kehadirannya untuk menjalankan fungsi harian sebagai Exco PSSI yang sah.

Kehadiran Sihar dan Bob, semula untuk menerima perwakilan 14 carateker Pengurus Provinsi (Pengprov) PSSI yang terus memperjuangkan nasibnya supaya diakui PSSI. Pasalnya, mereka mengklaim masih sebagai Pengprov yang sah dan seharusnya menjadi pemiliki suara dalam pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KlB) PSSI, di Hotel Borobudur, Jakarta, pada 17 Maret lalu.

"Kami tidak pernah merasa atau mengakui adanya sanksi yang diterbitkan Komdis PSSI tersebut. Sehingga, semua tetap berjalan seperti semestinya. Saya tetap menjalankan pekerjaan," imbuh Sihar.

"Meski digembok, kami tetap menerima 14 Pengprov ini di halaman PSSI. Sebab, ini masih termasuk teritorial PSSI. Kalau sudah berada di luar pagar, sudah tidak sah," tuturnya.

Sebelumnya, setelah Hinca IP Pandjaitan, yang ditunjuk sebagai Ketua Komdis PSSI sejak 17 Maret 2013 oleh Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin Husin, langsung mengeluarkan gebrakannya.

Hinca mengeluarkan sanksi 10 tahun bagi Sihar Sitorus dan kawan-kawan untuk aktif dipentas sepak bola nasional. Ketika itu, Hinca berpandangan jika Sihar Sitorus dan kawan-kawan terbukti bertingkah laku buruk karena memalsukan dokumen organisasi berupa notulensi Rapat Exco tertanggal 7 Maret 2013 yang disampaikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga. Isi notuensi tersebut, seolah-olah benar tetapi nyata-nyata tidak benar.  (esa/mac)