La Nyalla: Pemerintah Harus Tegas Selesaikan Kisruh PSSI

Nexify - La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah untuk tidak ragu mengambil tindakan tegas dalam menyelesaikan kisruh di tubuh PSSI. Menurut La Nyalla kisruh yang saat ini terjadi akibat serangkaian kesalahan yang dibuat kepengurusan PSSI Djohar Arifin.

"Pemerintah tidak perlu ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas. Tidak perlu bosan melihat fakta bahwa MoU sebagai jalan penyelesaian kemelut PSSI memerintahkan kongres harus digelar pada 10 Desember adalah kongres biasa dan harus dihadiri pemilik suara Solo," ujar La Nyalla Mattalitti, di Jakarta, Rabu (12/12).

La Nyalla mengingatkan bahwa kesalahan yang dibuat oleh kepengurusan PSSI Djohar Arifin Husin sudah terjadi sejak tidak mematuhi hasil Kongres Bali 11 Januari 2011. Tidak hanya itu, Djohar kemudian mengubah status keanggotaan di PSSI.

"Dulu kami ajak untuk mengubahnya melalui kongres, tapi mereka tidak mau," ujar dia.

Lebih lanjut La Nyalla menjelaskan jika peserta Kongres Solo 9 Juli 2011 adalah merupakan peserta yang keberadaannya diakui oleh FIFA. Peserta itu juga yang berhak mengikuti kongres pada 10 Desember 2012 melalui isi MoU.

"Jika Djohar Arifin secara sepihak membatalkan MoU, maka dia harus bertanggung jawab di hadapan semuanya. KPSI tidak bisa disamakan dengan PSSI. PSSI terus menerus membohongi pemerintah dan lari-lari, sedangkan kami (KPSI, Red) tidak pernah lari dan kemarin ini menggelar kongres biasa untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan di PSSI," ujar dia lagi.

Perihal kemungkinan jatuh sanksi dari FIFA, La Nyalla menegaskan pihaknya tak ingin berandai-andai. Namun jika sampai sanksi itu dijatuhkan, maka La Nyalla meminta Djohar yang harus bertanggung jawab karena PSSI telah mempermainkan data dan fakta peserta kongres yang menyimpang dari voters Solo.

"Sekali lagi, pada kasus yang terakhir kuncinya adalah soal voters. Kongres yang digelar di Palangkaraya itu sudah jelas mereka melanggar MoU. Kami berharap FIFA dapat memeriksa berkas-berkas yang disampaikan oleh empat Exco yang berkongres di Jakarta," pungkasnya. (ant/mac)