PSSI Menilai KONI Sudah Mengacaukan Sepakbola

Nexify - PSSI tetap memastikan tekadnya untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XVIII di Pekanbaru, Riau, 9-20 September 2012. Terutama, cabang olahraga sepakbola yang secara resmi dinaungi PSSI, yang notabene adalah otoritas tertinggi sepakbola di Indonesia, yang diakui FIFA dan AFC.

"Sayangnya, PSSI harus dibuat kecewa. Itu karena banyak pihak yang tidak menginginkan PSSI terlibat di PON ke-XVIII. Misalnya, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang masuk terlalu jauh dalam urusan sepakbola," terang Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin Husin.

Djohar menceritakan, kejadian bermula ketika Deputi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Bidang Kompetisi dan Koordinator pertandingan sepakbola PON ke-XVIII, Saleh Ismail Mukadar diusir dari lapangan pertandingan kedua grup C akan berlangsung pukul 19.00 WIB, di Bangkinang antara Jawa Tengah lawan Kalimantan Selatan. Massa dan Panitia Pelaksana (Panpel) setempat, secara tiba-tiba memprovokasi perangkat pertandingan PSSI.

"Sebenarnya, ada tiga lokasi pertandingan yang digunakan di PON, yakni Bangkinang, Rengat dan Kuansing. Namun yang terjadi masalah hanya di Bangkinang," tuturnya.

Alhasil, PSSI berpandangan jika terjadi konspirasi antara KONI, Panitia Besar (PB) PON dan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (Baori) untuk merusak nama baik PSSI. Secara tegas, Djohar mengungkapkan jika semua kisruh yang terjadi di PON ke-XVIII, bermula dari campur tangan KONI Pusat dan Baori melalui PB PON.

"KONI sama sekali tidak berpihak ke PSSI. KONI membuat kesalahan dengan lebih mengakomodir lembaga liar yang bukan anggota KONI. Jika begitu, PSSI akan melaporkan KONI ke pihak yang berwajib dengan dua aspek hukum, pidana dan perdata," tegas Djohar.

Lebih jauh dikatakannya, KONI tidak dikenal dalam UU No.3/tahun 2005 dan keberadaan Baori bertentangan dengan prinsip yang diatur dalam UU RI tentang arbitrase. Pasalnya, organisasi pimpinan Tono Suratman tersebut, mengambil alih tugas dan kewenangan PSSI di PON ke-XVIII.

KONI dinilai PSSI hanya sebatas mengkoordinir cabang olahraga yang ditegaskan dalam pasal 36 ayat 4 huruf B, UU No.3/tahun 2005. KONI melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan multi kejuaraan olahraga tingkat nasional, persis seperti bunyi pasal 36 ayat 4 huruf D, UU no.3/tahun 2005. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah (pasal 27 ayat 2 UU No.3/tahun 2005). Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional (pasal 29 ayat 2 UU No.3/tahun 2005).

"KONI tidak memiliki wewenang apapun di PON ke-XVII. Terutama untuk menentukan keabsahan satu pertandingan olahraga, termasuk sepakbola. Alhasil, sepak bola di PON ke-VXIII, dijalankan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan yang sah," imbuhnya (esa/dzi)