SOS Soroti Indikasi Politik Uang di Kongres PSSI

Nexify - - Indikasi kembali terjadinya politik uang di Kongres PSSI mendapat sorotan dari Save Our Soccer (SOS). Mereka mengaku prihatin jika tengara ini benar jadi kenyataan. Pasalnya, politik uang rentan membuat pemilik suara (voter) abai pada visi misi dan program kerja masing-masing kandidat.

"Bagi pemilik suara, Kongres Pemilihan Ketua Umum PSSI tak ubahnya Hari Raya. Sejatinya tak ada yang berpikir tentang konsep sepak bola masa depan," ujar Koordinator SOS, Akmal Marhali.

"Mayoritas hanya berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan dari proses pemilihan. Ini sangat memprihatinkan," sambungnya.

Politik uang dalam Kongres PSSI sudah terjadi sejak era Nurdin Halid ketika pemilihan Ketua Umum PSSI di Hotel Indonesia pada 2003. Budaya lancung ini berlanjut sampai era Djohar Arifin Husein dan La Nyalla Mattalitti. Sebelumnya, tak ada praktik politik uang. Maklum, pengurus PSSI ditunjuk langsung oleh Presiden.

Dalam kongres kali ini, menurut informasi yang didapat Litbang SOS, ada satu kubu yang sudah memberikan uang muka sampai USD 8.500 per suara. Sementara, kubu lain tak mau kalah. Kini, nilainya yang ditawarkan kubu tersebut sudah mencapai Rp 1 miliar.

Sementara itu, meski sudah menjadi hal lazim, politik uang tak bisa dibenarkan. Pasalnya, ini membuat keterpilihan calon sebatas seberapa banyak uang yang digelontorkan atau dijanjikan.

"Politik uang menjadi budaya yang sejatinya harus diperangi. Namun, karena mayoritas pengurus bola Indonesia masuk kategori ‘kaum miskin’ ini tak bisa dihindarkan," sindirnya.

"SOS berharap para pemilik suara menggunakan hati nuraninya saat pemilihan dengan memilih 15 paket exco berdasarkan kemampuan dan potensi perbaikan tata kelola sepakbola Indonesia. Bukan semata karena besaran uang. Katakan tidak pada politik uang!" Akmal menambahkan.

Lebih lanjut, Akmal menambahkan, politik uang sejatinya bisa diperkecil kemungkinannya. Salah satunya, dengan adanya pemaparan visi dan misi calon Ketua Umum di Kongres, sehingga voters tak memilih kucing dalam karung. Sayangnya, harapan ini nyaris tipis karena pemaparan visi dan misi caketum tak diagendakan.

“Agendanya terlalu padat. Bahkan, ada agenda yang sebenarnya tidak perlu seperti pengesahan program jangka pendek dan jangka panjang," paparnya.

Selain itu, Akmal menambahkan, politik uang bisa diperkecil kemungkinannya dengan cara voting terbuka. Menurutnya, ini merupakan salah satu cara paling efektif untuk menghindari politik uang. Sayangnya, dalam Statuta PSSI pasal 27 ayat 2 disebutkan bahwa pemilihan dilakukan tertutup dan untuk mengubahnya harus melalui Kongres.

"Tapi, celah ini bisa disiasati. Apalagi, dalam poin 19 agenda Kongres acara tertulis hal-hal lain yang diusulkan Kongres. SOS berharap voter berani mengusulkan voting terbuka.Ini penting buat perbaikan sepak bola Indonesia," tandasnya.