Yayuk Basuki Tuntut Inasgoc Laporkan Penggunaan Dana APBN untuk Asian Games

Nexify - - Penyelenggaraan Asian Games XVIII 2018 di Jakarta dan Palembang akan mendapat sokongan dana dari pemerintah yang diambil dari APBN. Sebelum dana itu dicairkan, Yayuk Basuki meminta Panitia penyelenggara Asian Games (Inasgoc) untuk menjelaskan sejumlah hal, termasuk penggunaaan dana yang telah mereka terima.

Asian Games 2018 akan diselenggarakan sekitar 12 bulan lagi. Untuk memastikan gelaran yang diikuti oleh sekitar 15 ribu atlet dari 45 negara se-Asia tersebut berjalan lancar, dibutuhkan sokongan dana yang banyak.

Inasgoc pun meminta pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp. 4,5 triliun diluar venue pertandingan. Sementara dana sebesar 1,8 triliun, bila disetujui akan digelontorkan setelah pembahasan APBN P 2017 yang di lakukan pada bulan Juli 2017 ini.

Yayuk, selaku anggota Dewan Komisi X DPR RI yang membidangi olahraga ingin agar Inasgoc memberikan penjelasan terlebih dahulu terkait beberapa hal sebelum dana itu mereka terima. Hal itu harus dilakukan untuk mengetahui akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara untuk kegiatan tersebut.

Pertama adalah memberikan laporan terkait penggunaan uang negara sebesar USD 45 juta atau sekitar Rp. 600 Milyar dari kegiatan yang bersumber dari APBN 2015 (PR Campaign USD 15 juta) dan dari APBN 2016 (Broadcasting Fee USD 30 juta). Kemudian, memberikan penjelasan resmi tentang posisi terakhir atas kebutuhan anggaran dan peruntukannya yang telah disetujui pemerintah.

Selain itu, Inasgoc juga diminta menjelaskan realisasi arahan Ketua Dewan Pengarah yang juga Wapres RI, Jusuf Kalla, terkait rencana efisiensi kepanitiaan yang dianggap terlalu gemuk. Sebab, anggota kepanitiaan mencapai 200 orang, dan belum termasuk 11 ribu relawan.

Terakhir, Yayuk meminta penjelasan terkait akuntabiltas dan efisiensi yang bisa dilakukan oleh Inasgoc sementara Perpres no. 48 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Asian Games 2018, telah memberikan ruang kepada Inasgoc untuk dapat melakukan penunjukan langsung untuk pekerjaan hingga puluhan milyar rupiah.

Permintaan ini sendiri bukan yang pertama kalinya diajukan oleh komisi X DPR. Sebab, mereka sudah memintanya beberapa kali sejak tahun lalu dan tak kunjung mendapat balasan dari Inasgoc.

Inasgoc juga dituntut memberikan penjelasan setransparan mungkin. Mengingat, uang yang dipakai nanti berasal dari kantong rakyat.